 |
| ilustrasi |
MUHAMMADIYAH 4 PBB -- Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan negara punya kecenderungan pro kepada kalangan konglomerat saja. Hal itu ia sampaikan menyindir Presiden Joko Widodo yang tak memilih kader Muhammadiyah dalam komposisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (baca)
Mu'ti mengatakan Muhammadiyah bukan partai politik, juga bukan konglomerat. Sehingga menurutnya Muhammadiyah sering tidak diperhatikan oleh pemerintah.
"Persoalannya juga Muhammadiyah tidak konglomerat. Sementara ada kecenderungan negara ini hanya berpihak pada konglomerat," kata Mu'ti dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (13/12).
Sembari bercanda, ia menyampaikan kepada jemaah untuk tidak berharap bisa jadi pejabat jika bukan orang kaya. Sebab menurutnya syarat utama menjadi bagian dari pemerintah di Indonesia adalah dengan menjadi orang kaya.
Mu'ti bahkan secara terang-terangan menyinggung jajaran Wantimpres yang baru saja diumumkan Jokowi. Ia bilang tidak ada satupun anggota Wantimpres yang miskin.
"Lihat saja yang orang yang dilantik jadi Wantimpres tadi itu. Itu kan 'kulluhum jami'an minal aghniya' (semuanya dari kalangan kaya) dan tidak satupun yang 'minal fuqara wal masakin' (dari kaum fakir dan kaum miskin)," ujarnya disambut tawa jemaah.
Sebelumnya, Jokowi mengangkat sembilan orang menjadi Wantimpres. Mantan Menko Polhukam Wiranto didapuk menjadi ketua merangkap anggota Wantimpres periode 2019-2024.
Mereka adalah politikus senior Partai Golkar Agung Laksono, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, dan pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir.
Kemudian Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kus Wisnu Wardani, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi. Selain itu politikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo alias Pakde Karwo.
Posting Komentar