 |
| ilustrasi |
Kahar Muzakir adalah tokoh kelahiran Gading, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta, 16 April 1907. Ia meninggal di Yogyakarta, 2 Desember 1973 pada umur 66 tahun.
Kahar Muzakir adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945—1948 dan 1948—1960. Ia merupakan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Kahar Muzakkir menambah panjang daftar kader PP Muhammadiyah yang dihadiahi gelar pahlawan nasional, karena dinilai berjasa pada kemerdekaan Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penghargaan tersebut.
“Gelar tersebut membuktikan pengakuan atas jasa dan pengabdian terhadap tokoh kemerdekaan yang juga tokoh Muhammadiyah kelahiran Kotagede Jogjakarta tersebut,” kata Haedar.
Haedar menuturkan, sampai saat ini ada 3 tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar pahlawan nasional. Mereka yakni Ki Bagus Hadikusumo pada November 2015, Mr Kasman Singedimedjo pada 2018, dan Kahar Muzakkir tahun ini.
“Alhamdulilah semua proses administratif telah dilakukan disertai ikhtiar silaturahim, lobi, dan komunikasi yang didukung semua pihak telah berakhir baik dan menggembirakan untuk mengenang jasa tiga tokoh nasional yang berjasa besar bagi Republik ini,” imbuh Haedar.
Haedar menilai, ketiga tokoh Muhammadiyah ini tidak menuntut diberi gelar. Tetapi, negara mengakui jasa-jasa mereka sehingga penghargaan diberikan.
Dia menyampaikan, tokoh-tokoh yang berkontribusi kepada kemerdekaan bangsa jumlahnya sangat banyak. Baik yang telah terdaftar, maupun atau yang masih luput dari perhatian pemerintah. Tokoh-tokoh seperti ini dinilai bisa menjadi suri tauladan bagi elite bangsa saat ini.
Hader mengatakan, Indonesia akan menjadi negara maju, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa apabila para elite, pejabat, dan warga semuanya mau berkorban mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompoknya sendiri.
“Kecewa dan tidak puas terhadap keadaan itu normal dan semua pihak harus introspeksi diri. Pemerintah, DPR, parpol, lembaga-lembaga negara yang lainnya, dan segenap komponen bangsa harus koreksi diri dan terbuka pada kritik,” pungkasnya.
Posting Komentar